JASA PENGURUSAN PAJAK & IZIN REKLAME JAKARTA

- Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame
- Fotocopy identitas diri atau yg dikuasakan
- Fotocopy skpd tahun sebelumnya
- Foto peta lokasi penempatan titik reklame
- dll.

a. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) : merupakan bukti yang diterima oleh penyelenggara reklame setelah membayarkan pajak.
b. NSR (Nilai Strategis Reklame)
C. IPR (Izin Penyelenggaraan Reklame)
c. TLBR (Gambar Tata Letak Bangunan Reklame) adalah gambar rencana peletakan titik reklame bagi pemasangan reklame yang memerlukan konstruksi.
d. IMB-BR (Izin Mendirikan Bangunan-Bangunan Reklame) adalah perizinan yang berisi arahan teknis pembangunan konstruksi Reklame.

*Tidak semua dokumen diatas dibutuhkan dengan setiap reklame yang kita buat. Semuanya disesuaikan sesuai dengan ukuran dari media reklame yang kita buat.

a. Kawasan kendali ketat adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik-lokasi dan ukuran bidang reklamenya dikendalikan dengan batasan jumlah titik, bentuk maupun ukurannya.
b. Kawasasn kendali sedang adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan penataan ruang.
c. Kawasan kendali rendah
d. Kawasan khusus adalah kawasan untuk peyelenggaraan reklame pada areal Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, aset yang dipisahkan, kawasan industri, dan kawasan pengembang yang belum diserahterimakan, yang jumlah titik, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan penataan ruang kota.
e. Kawasan tanpa penyelenggaraan reklame adalah kawasan yang tidak diperkenankan untuk penyelenggaraan reklame komersial, yang diperbolehkan hanya nama atau logo gedung atau identitas yang beraktivitas didalamnya.

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang hanya memuat nama atau informasi pemerintah/penyuluhan;
b. memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran luas bidang reklame tidak melebih 4 meter persegi.
c. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya.
d. diselenggarakan oleh oraganisasi politik atau organisasi kemasyarakatan yang hanya memuat nama dan logo atau
informasi organisasi yang bersangkutan dengan ukuran luas bidang reklame tidak melebih 4 meter persegi.

Penertiban Reklame dilakukan terhadap setiap reklame yang dalam kondisi sebagai berikut :
- tanpa izin penyelenggaraan titik Reklame;
- telah berakhir masa izinnya;
- tanpa peneng/tanda pelunasan pajak;
- terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan Izin Penyelenggaraan Titik Reklame yang telah diberikan;
- peletakannya, bentuk dan ukuran tidak sesuai dengan TLBR;
- tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi;
- tidak terawat dengan baik.

Dalam hal terjadi kondisi seperti diatas, penyelenggara reklame wajib membongkar seluruh bagian reklame dalam batas waktu 3x24jam. Jika tidak dilaksanakan, maka seluruh konstruksi reklame akan ditertibkan, dan selanjutnya menjadi milik aset Pemerintah Daerah.

1. Bagaimana bentuk perizinan untuk jenis reklame selain reklame papan?
Perizinan Untuk Reklame Kain, Reklame Sticker, Reklame Selbaran, Reklame Udara, Reklame Suara dan Reklame Graffiti yang bersifat insidental, perizinannya diberikan dalam bentuk pengesahan. Pengesahan ini dilakukan setelah Pajak Reklame nya dilunasi.

2. Apakah izin Penyelenggaraan Reklame dapat dipindahtangankan kepada pihak lain?
Tidak bisa. Penyelenggara reklame dilarang mengalihkan atau mempindahtangankan izin Penyelenggaran Reklame.

3. Bagaimana untuk tarif pajak reklame di dalam ruang?
Untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan dihitung sebesar 50% dari NSR atau dari tarif nilai sewa reklame.

4. Bagaimana dengan penempatan reklame yang lebih dari 15 meter?
Ditambahkan pajak sebesar 20% dari hasil perhitungan NSR.

5. Bagaimana untuk reklame rokok dan minuman beralkohol?
Akan ditambahakan pajak sebesar 25% dari hasil perhitungan NSR.

6. Apakah boleh menggunakan bahasa asing dalam reklame yang kita buat?
Selama masih batas wajar masih boleh. Sesuai dengan Pasal 10 UU Perda DKI Jakarta No.9 Tahun 2014, Naskah dalam Reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin. Bisa menggunakan bahasa asing, namun dibagian bawah tetap ditulis bahasa Indonesia, dengan huruf latin yang kecil.